Koalisi MSRiau, Desak DPRD Provinsi Riau Bantu Membatalkan RUU KPK

Kamis, 12 September 2019 - 15:56:38 WIB

Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menerima tuntutan Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Riau

Madaniy.Com - Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Riau, menyatakan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Riau. Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, untuk membatalkan pembahasan RUU KPK.

Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menjawab di depan Aliansi, DPRD Provinsi menerima seluruh aspirasi dan selanjutnya akan dipelajari. "Yang berhak menandatangani persetujuan tolak revisi UU KPK hanya DPR RI," katanya.

"Kami menerima seluruh aspirasi. Selanjutnya akan di teruskan ke DPR RI," kata Sukarmis menjawab di depan aliansi koalisi masyarakat sipil Riau di kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (12/9).

Sukarmis menjelaskan, keinginan masyarakat kita bersama, KPK itu jangan sampai di lemahkan, tetapi bukan dengan memprotes kebijakan begitu saja.

"Keinginan kita bersama KPK jangan sampai di lemahkan. Tetapi dengan memprotes keras kebijakan bukan salah satu jalan untuk perubahan yang baik," jelasnya.

Yusrial Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil menerangkan, mereka memaklumi DPRD Provinsi mengatakan sikap tersebut.

Karena, katanya kelembagaan itu harus dibahas bersama-sama, tentunya kami akan menunggu dari hasil pembahasan di sidang paripurna nanti.

"Ini 'kan lagi sidang paripurna. Tentunya nanti kami menunggu hasil pembahasan yang di katakan ketua DPRD Provinsi tadi. Kami memaklumi dan tidak juga bisa memaksakan penandatanganan persetujuan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau," terang Yusrial kepada madaniy di depan kantor DPRD Provinsi Riau.

Lanjut Yusrial, jika seandainya DPRD Provinsi Riau, tidak ada pernyataan sikap, selanjutnya kami akan terus melakukan aksi sebelum Undang-undang ini di sahkan.

"Sebelum Undang-undang ini di sahkan. Kami menunggu DPRD Provinsi Riau membuat pernyataan sikap. Apabila tidak ada kami akan terus melakukan aksi," katanya.(ade)