Industri Kehutanan Jangan Cari Alasan Lagi

Rabu, 26 April 2017 - 19:22:17 WIB
Industri Kehutanan Jangan Cari Alasan Lagi Perkebunan sawit di areal lahan gambut, mimpi buruk masa depan hutan di negeri ini.
Pekanbaru, Madaniy.Com – EoF menangkap adanya indikasi keberatan dari industri kehutanan dan kelapa sawit untuk segera mematuhi Peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan gambut.
 
Sikap terhadap Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2017 menunjukkan lemahnya komitmen para pengusaha terhadap perbaikan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. 
 
Saatnya industri HTI dan sawit menghentikan kerakusan dan fokus mendukung upaya restorasi gambut mengingat besarnya kerugian ekologi, sosial dan ekonomi yang ditanggung bangsa ini akibat perusakan gambut.
 
“Sikap resistensi yang ditunjukkan pelaku bisnis industri kehutanan  dan perkebunan kelapa sawit ini sangat kontraproduktif dengan semangat memperbaiki lingkungan hidup dan tata kelolanya, terutama perlindungan hutan dan lahan gambut,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau. 
 
Ditambahkan Riko, rendahnya komitmen pihak industri terhadap kepedulian pada perlindungan gambut dan restorasinya, cukup memprihatinkan.
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.17/MENLHK /SETJEN/KUM.1/2/2017 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.12/MENLHKi/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri secara tegas mengatur adanya kewajiban pemulihan gambut yang rusak maupun alokasi Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).
 
Pengembangan perkebunan sawit di atas lahan gambut diduga sebagai sumber kebakaran hutan dan lahan di Riau (Foto: istimewa)
 
“Permen LHK nomor 17 ini merupakan koreksi terhadap tata kelola ekosistem gambut dalam areal HTI , karena rusaknya gambut telah membuat Negara, dan kawasan regional menderita kebakaran hutan dan bencana asap yang tak hentinya selama 19 tahun,” ujar Riko Kurniawan. 
“Komitmen kelestarian industri kehutanan terbukti hanya lips service jika mereka selalu memprotes peraturan yang mendukung perlindungan hutan dan gambut. Padahal, inilah akar persoalan maraknya bencana asap dan kerusakan lingkungan yang luar biasa merugikan dari segala aspek.”
 
Di berbagai media, industri pulp dan kertas maupun industi sawit sering menyayangkan berkurangnya lahan pengelolaan mereka akibat Permen nomor 17 yang misalnya melindungi kawasan fungsi lindung ekosistem gambut di dalam konsesi HTI dan larangan untuk menanam lagi di kawasan tersebut.
 
“Hasil temuan investigasi kami berulangkali menunjukkan gagalnya pengelola HTI dan kelapa sawit melindungi konsesi mereka dari pembukaan kanal gambut, pembakaran maupun perambahan,” kata Nursamsu dari WWF-Indonesia. 
 
Adanya aturan pemilahan area konsesi untuk restorasi dan fungsi lindung ekosistem gambut merupakan solusi dalam mengatasi pengrusakan hutan dan gambut di konsesi HTI. 
 
"Harusnya mereka mendukung dan membuang paradigma lama yang menjalankan bisnis tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup dan konservasi,” tambah Samsu.
 
Koalisi EoF menganggap adanya kabar akan banyaknya pekerja industri kertas dan pulp dirumahkan dan kinerja mengalami penurunan  tak lebih sebagai taktik lama industri HTI , seperti juga pernah dilakukan ketika operasi penertiban terhadap konsesi HTI yang merusak lingkungan pada 2007-2008 di Riau.
 
“Kami tak heran kalau isu pekerja dan masyarakat sekitar hutan, termasuk isu penurunan kontribusi PNBP dan devisa negara dari kedua industri tersebut  kembali diangkat untuk mengancam Pemerintah yang berada pada jalur yang benar,” kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari. 
 
“Kami harap Pemerintah cukup cermat melihat hal ini, dan tetap konsisten dengan komitmen pengelolaan dan perlindungan gambut; karena melindungi hutan alam dan gambut adalah juga investasi jangka panjang yang akan melindungi ratusan juta penduduk Indonesia dari resiko bahaya.”
 
Untuk itu koalisi EoF merekemendasikan MenLHK untuk secara tegas mengimplementasikan peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan gambut.
 
Meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perpres moratorium sawit, ditindak lanjuti sosialisasi dan penyadaran kepada pihak bisnis dan DPR terkait dengan semua peraturan baru soal restorasi gambut dan perlindungannya.
 
EoF juga meminta asosiasi pengusaha hutan dan pengusaha sawit untuk aktif mendukung implementasi peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan gambut.(rls)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Laporkan Jika Ada Beking Perusahaan Pengemplang Pajak

Senin, 13 Februari 2017 - 14:48:44 WIB

Wakil Ketua komite IV DPD RI Ghazali Abbas meminta masyarakat untuk melaporkan oknum yang menjadi beking perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. Siapapun dirinya.

Ketahuan Timbun Bahan Pangan, Pedagang Bakal Disikat Satgas

Rabu, 10 Mei 2017 - 22:45:08 WIB

Peringatan dini didengungkan Satgas Pangan atau lengkapnya disebut Tim Pengendalian Bahan Pokok Masyarakat Lancang Kuning 2017

Pemerintah sedang Mengkaji Kebijakan Industri Impor Gas

Rabu, 08 Februari 2017 - 07:19:01 WIB

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pemerintah sedang mengkaji potensi industri pengimpor gas. Tentu saja, kata dia, hal tersebut bertujuan mendapatkan harga

Pertamina Serahkan Mobil Ambulance Bagi Masyarakat Inhil

Kamis, 27 September 2018 - 10:33:17 WIB

PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I kembali menunjukan kepeduliannya bagi masyarakat, kali ini Pertamina MOR I melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan ba

Puluhan Anak Yatim Menerima Santunan Pertamina MOR I

Senin, 05 Februari 2018 - 12:51:49 WIB

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 Januari hingga 1 Februari 2018 ini merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar wilayah o

Dua Penghargaan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi RAPP

Jumat, 03 Februari 2017 - 18:06:52 WIB

Dua penghargaan peringkat 'Biru' berhasil diraih RAPP dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2015-2016 yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.