Koalisi MSRiau, Desak DPRD Provinsi Riau Bantu Membatalkan RUU KPK

Kamis, 12 September 2019 - 15:56:38 WIB
Koalisi MSRiau, Desak DPRD Provinsi Riau Bantu Membatalkan RUU KPK Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menerima tuntutan Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Riau
Madaniy.Com -  Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil Riau, menyatakan sikap di depan Kantor DPRD Provinsi Riau.  Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, untuk membatalkan pembahasan RUU KPK.
 
Pimpinan DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menjawab di depan Aliansi, DPRD Provinsi menerima seluruh aspirasi dan selanjutnya akan dipelajari. "Yang berhak menandatangani persetujuan tolak revisi UU KPK hanya DPR RI," katanya.
 
"Kami menerima seluruh aspirasi. Selanjutnya akan di teruskan ke DPR RI," kata Sukarmis menjawab di depan aliansi koalisi masyarakat sipil Riau di kantor DPRD Provinsi Riau, Kamis (12/9).
 
Sukarmis menjelaskan, keinginan masyarakat kita bersama, KPK itu jangan sampai di lemahkan, tetapi bukan dengan memprotes kebijakan begitu saja.
 
"Keinginan kita bersama KPK jangan sampai di lemahkan. Tetapi dengan memprotes keras kebijakan bukan salah satu jalan untuk perubahan yang baik," jelasnya.
 
 
Yusrial Koordinator Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil menerangkan, mereka  memaklumi DPRD Provinsi mengatakan sikap tersebut.  
 
Karena, katanya kelembagaan itu harus dibahas bersama-sama, tentunya kami akan menunggu dari hasil pembahasan di sidang paripurna nanti.
 
"Ini 'kan lagi sidang paripurna. Tentunya nanti kami menunggu hasil pembahasan yang di katakan ketua DPRD Provinsi tadi. Kami memaklumi dan tidak juga bisa memaksakan penandatanganan persetujuan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau," terang Yusrial kepada madaniy di depan kantor DPRD Provinsi Riau.
 
Lanjut Yusrial, jika seandainya DPRD Provinsi Riau, tidak ada pernyataan sikap, selanjutnya kami akan terus melakukan aksi sebelum Undang-undang ini di sahkan.
 
"Sebelum Undang-undang ini di sahkan. Kami menunggu DPRD Provinsi Riau membuat pernyataan sikap. Apabila tidak ada kami akan terus melakukan aksi," katanya.(ade)

 


TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Soal Pemangkasan Anggaran Pengawsan ODOL, Kadishub Riau berikan Klarifikasi

Sabtu, 23 November 2019 - 14:17:45 WIB

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau M Taufik mengklarifikasi pemberitaan soal pemangkasan anggaran pengawasan Dishub Riau oleh anggota DPRD Riau, Sabtu (23/11/2019).

Gubri Ajak Gebu Minang Membangun Ekonomi Riau Bersama

Selasa, 28 Maret 2017 - 06:05:01 WIB

Di tengah kesibukannya, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman masih menyempatkan hadir pada pembukaan “Gebu Minang” atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang sekaligus Hut ke-17 Ikatan Kelua

Komisi I DPR Minta Masalah Pengadaan Heli tak Berkepanjangan

Selasa, 07 Februari 2017 - 22:18:15 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI berkonsolidasi untuk menyelesaikan masalah pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Tanggap Perubahan Rancangan APBD Provinsi Riau 2019 Wagubri Puji Dewan

Kamis, 29 Agustus 2019 - 07:12:51 WIB

Wakil Gubernur Riau Brigjen.TNI. Purn Edy Natar Nasution mengapresiasi sejumlah Fraksi DPRD Prov Riau dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2019.

Dalam Dua Minggu Perkara Perubahan Dimensi Kendaraan Bakal Disidangkan

Jumat, 11 Januari 2019 - 16:51:46 WIB

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara modifikasi kendaraan bermotor, dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru optimis akan bisa menyidangkan kedua tersangka dalam dua minggu.

Dominasi Ego Daerah

Perilaku ASN Berpotensi Hancurkan Negara (2)

Jumat, 10 Maret 2017 - 14:26:22 WIB

Pembangunan di Provinsi Riau sudah menjadi tanggungjawab bersama, antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.