Ilustrasi
PEKANBARU - Ternyata sudah menjadi tabiat satu-satunya lembaga perbankan milik daerah Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), yakni bandel.
Setidaknya hal tersebut diungkapkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE), H Asril Darma, kepada media, Rabu (12/4/2023).
"BRKS sampai saat ini tercatat sebagai Badan Publik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bandel dalam hal keterbukaan informasi publik," kata Asril.
Baca: Keterlaluan Jaringan ATM Bank Riau Kepri Syariah Sedang Bermasalah, Nasabah Tak Dikabari
Kebandelan itu ditandai dengan belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lembaga tersebut.
"Bahkan tidak mengembalikan kuisioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Riau sejak beberapa tahun terakhir," katanya.
Asril mengaku tidak mengetahui alasan perbankan yang sudah dikonversi menjadi Syariah tersebut.
Namun Asril sejauh ini berharap BRK Syariah menghormati dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada.
Salah satu perilaku manajemen BRKS ini yang menjadi sorotan KIP Riau adalah mengabaikan hak nasabah yang tak bisa mengakses ATMnya yang tengah bermasalah.***
Demi mewujudkan energi yang berkeadilan di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan skema Gross Split, untuk perhitungan bagi hasil kontrak pengelolaan wilayah kerja Min
"Dengan dioperasikannya Terminal LPG baru ini, Pertamina Patra Niaga berharap ketahanan energi di wilayah tersebut akan makin terjaga dan kebutuhan energi masyarakat dapat kami penuhi dengan baik," uc
Komunitas pehobi sepeda (gowes) Lion Air Group Bike Community memulai kembali aktivitas bersepeda dengan menerapkan tatanan kehidupan dan kebiasaan baru (new normal).
Pemerintah memperlihatkan keseriusan untuk menggenjot sektor Pariwisata di tahun 2017. Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) membentuk kelompok kerja untuk menyusun Roadmap Pariwisata Nasional
Pembangunan nasional dan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan dilakukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, bud
Freeport McMoran menyatakan menghentikan ekspor konsentrat hingga adanya kesepakatan dengan pemerintah Indonesia terkait izin pertambangan baru.
