Kamsol, ketika masih menjabat Pj Bupati Kampar
PEKANBARU - Meski Menteri Dalam Ngeri tidak lagi memperpanjang masa jabatannya sebagai Penjabat Bupati Kampar, kinerja Kamsol ternyata mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tak tanggung-tanggung tiga penghargaan sekaligus diserahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterima penggantinya Muhammad Firdaus.
Kerja keras Kamsol selama setahun dalam memimpin di Kabupaten Kampar, ternyata membuahkan hasil positif, terutama dari aspek kinerja pembenahan aset dan integritas pemerintahannya.
Ketiga penghargaan yang diterima Pemkab Kampar tersebut yakni kategori Pemulihan dan Penertiban Aset 2022 Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari 27 perumahan.
Selain itu, penghargaan juga diperoleh untuk kategori Pemulihan dan Penerbitan Aset 2022 Berupa Rumah Dinas sebanyak 5 unit, dan Kategori Survei Penilaian Integritas (SPI) Indeks SPI 2022. Indeks SPI Kampar naik lima poin sebesar menjadi skor 18,27.
Penghargaan tersebut diserahkan di sela acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2023 sekaligus pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau oleh KPK di Gedung Serindit, Rabu (24/05/2023).
Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus berharap penghargaan prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, terutama terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kampar.
Dalam Rakor tersebut, Gubernur Riau Syamsuar dan para kepala daerah di Riau melakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi.***
Provinsi Riau boleh saja menjadi pioner penegakan hukum bagi kendaraan Over Dimensi Over Loading disingkat ODOL, pada tahun 2019 PN Pekanbaru menjatuhkan vonis kepada pemilik dan pembuat kendaraan ODO
Tak ada kompromi untuk keselamatan berlayar menjadi penekanan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Umar Aris, dalam arahannya saat Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2
Ratusan ribu hektare perkebunan sawit ilegal yang berada di wilayah Riau, telah dilegalkan Menteri Kehutanan Ri melalui SK Nomor 673 dan 878 Tahun 2014.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mempersiapkan beberapa hal selama masa new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
EGM Bandara SSK II, M. Hendra Irawan selaku Ketua Komite Keamanan Bandara SSK II Pekanbaru menjelaskan bahwa pertemuan ini harus dilaksanakan minimal empat kali dalam setahun, dalam rangka meningkatka
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta. Ini karena prinsip pengelolaan pulau adalah untuk hajat hidup ra
