Rinaldi Sutan Santi - Pemerhati Sosial Politik
PEKANBARU - Pasca tergerusnya Bupati Meranti non aktif M Adil, memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, mengenai figur yang saat ini sangat dibutuhkan untuk memimpin si Bungsu Meranti.
Sejak kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Induk Bengkalis, pada tahun 2008, sejumlah persoalan pembangunan tiada henti mendera Kabupaten Kepulauan Meranti ini.
"Banyak proyek yang mangkrak alias terhenti pengerjaannya dan sampai hari ini sama sekali tak ada upaya untuk menyelesaikannya," kata Rinaldi Sutan Sati aktivis yang sempat berjuang bagi masyarakat Pulau Padang.
Seperti pembangunan pelabuhan Meranti, dikutip Rinaldi dari Liputan6.Com jika proyek APBN senilai Rp50 miliar tersebut tercatat pada tahun anggaran 2013-2015.
Lalu ada Jembatan Selat Rengit dan Dorak Port, semuanya diungkapkan Bupati M Adil pada media di atas pada tahun 2021.
"Padahal di Meranti itu banyak juga perusahaan yang sebetulnya sangat memerlukan sandaran-sandaran kapal yang aman, atau fasilitas yang mendukung tumbuh dan berkembangnya perusahaan mereka," kata Rinaldi.
Ditambahkan, kenapa Kepala Daerah tidak mengintegrasikan antara kemampuan keuangan daerah dengan kepentingan perusahaan yang nyata-nyata memiliki dana CSR atau lainnya untuk disinerjikan.
"Selama ini semua Bupati mengatakan bahwa APBD Meranti kecil, lalu kenapa mereka enggan untuk mendorong partisipasi swasta untuk membangunnya?" kata Rinaldi Sutan Sati.
Saat ini telah memasuki tahun politik, selain pemilihan anggota legislatif, pada tahun 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah.
Aktivis Serikat Tani Riau ini menilai, Meranti membutuhkan figur yang mampu memproduktifkan lahan gambut yang di seluruh pulau-pulau yang ada di Kepulauan Meranti.
"Dan figur tersebut harus punya niat dan mampu menjadikan hal tersebut sebagai pendapatan utama kabupaten Kepulauan Meranti," katanya.
Rinaldi menambahkan jika saat ini juga sangat dibutuhkan figur yang mampu menjalankan sistem keuangan daerah secara akuntable dan transparan.
"Dan yang terpenting, adalah mengembalikan Selat Panjang sebagai pusat pelayaran dan transit barang impor dan ekspor di wilayah Timur Provinsi Riau," tegasnya.
Rinaldi tak memungkiri, jika bicara pengelolaan sistem keuangan daerah, figur berlatar belakang birokrat sangat dibutuhkan, namun demikian untuk pembangunan kawasan sangat membutuhkan figur swasta yang punya visi kemaritiman.
"Akan semakin afdhol jika kedua latar belakang ini disandingkan sebagai pasangan calon pemimpin daerah, tentunya dengan catatan tetap kompak hingga akhir," ujar Rinaldi.***
Komisi Pemilihan umum (KPU) dibentuk agar kepastian pesta demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hak pilih masyarakat harus terjamin, inilah filosofinya.
Hasil survey elektabilitas pasangan calon Walikota Pekanbaru yang disebar Timses salah satu paslon Wako/Wawako Pekanbaru di medsos menuai kritikan.
Komisioner Komisi Pemillihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Riskiansyah, mengatakan ada enam daerah yang berpotensi mengajukan gugatan hasil Pilkada Serentak 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
Tidak maksimalnya peran kelembangaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan daerah, mengusik politisi asal Rengat ini.
Hiruk pikuk pemilihan kepala daerah serentak 2017, akhirnya mampu menggerakkan hati mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang baru saja memasuki masa pensiun pada 3 Januari 2017 lalu.
Acara silaturahmi Cawako Pekanbaru Firdaus di Hotel Furaya di bubarkan Panwas. Calon nomor urut tiga atau patahana ini diduga telah melanggar zona kampanye.
