Telaah Kritis BRK Syariah yang Kritis?

Jumat, 26 Mei 2023 - 20:08:07 WIB
Telaah Kritis BRK Syariah yang Kritis? Ilustasi

22 Agustus 2022 adalah Go Live BRK syariah untuk pertama kali. Transaksi keuangan bank pembangunan daerah Riau Kepri ini untuk pertama kalinya mengacu kepada prinsip syariah.

Izin OJK yang sudah dikantongi sejak 4 Juli 2022 memulai bisnis Bank Riau Kepri menjadi BRK Syariah. Semangatnya pun tak luntur, peresmian dan launchingnya dilakukan oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin di Menara Dang Merdu, Menara Kebanggaan Masyarakat Riau yang dikelola oleh BRK Syariah.

Konversi BRK Syariah dimulai oleh terpilihnya H, Syamsuar pada tahun 2018 menjadi Gubernur Riau. Sebelum konversi, Bank Riau Kepri telebih dahulu mengupayakan proses Spin Off, Bank Riau Kepri Konvensional dan Bank Riau Kepri Syariah.

Bertahun–tahun proses Spin Off seperti berjalan di tempat. Dengan semangat ber-syariah, proses spin off di rubah menjadi konversi total Bank Riau Kepri Konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah.

Perubahan status perbankan daerah ini mengikuti semangat syariah yang luar biasa di tanah melayu. Tak terhitung banyak ulama mendukung upaya konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah.

Janji Kampanye Gubernur Syamsuar, dikuatkan pada 15 September 2020 dengan memilih Direktur Utama BRK Syariah  Andi Buchari yang pernah menjadi salah satu Direksi Bank Muamalat, Bank Syariah pertama di Indonesia.

Dipilihnya Andi Buchari sebagai upaya percepatan dan soft landing konversi BRK Syariah. Pengalaman yang mumpuni dan sederet pengalaman kerja yang dimiliki Andi Buchari diharapkan menjadikan BRK Syariah menjadi BPD Syariah yang tangguh dan besar.

Jaringan Andi Buchari sebagai Bankir Jakarta perlu juga dicermati, keluasan akses dan kemudahan komunikasi dengan stake holder menjadi tumpuan.

BRK Syariah sebelum konversi dikenal sebagai BUMD yang sehat dan memberikan laba serta deviden kepada Daerah. Namun catatan Pembiayaan Macet Bank Muamalat atas BUMD Riau Lainnya PT. Riau Air Lines dimana menyeret Andi Buchari sebagai salah satu Direksi Bank Muamalat kala itu perlu pula menjadi catatan lainnya.

Lalu bagaimana BRK Syariah setelah Konversi?
Merujuk data keberlanjutan BRK Syariah tahun 2022 yang dipublikasikan pada website BRK Syariah, laba pada tahun 2022 tercatat Rp 350,8 Miliar atau turun Rp 31 Miliar dari tahun 2021 dimana laba sebesar Rp 381 Miliar atau jauh turun Rp 110 Miliar dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 463,97 Miliar.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), pada tahun 2022 tercatat DPK sebesar Rp 26,9 Triliun atau naik sebesar Rp 1,3 Triliun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 25,6 Triliun. Naik significant pada tahun 2020 yang sebesar Rp 22,1 Triliun.

Dari sisi Pembiayaan / Kredit pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 19,6 Triliun atau naik sebesar Rp 800 Miliar dari tahun 2021 yang sebesar Rp 18,8 Triliun. Sementara tahun 2020 tercatat sebesar Rp 18,9 Triliun.

Sementara Aset pada tahun 2022 tercatat, sebesar Rp 31,38 Triliun naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 30,78 Triliun atau naik significant pada tahun 2020 yang sebesar Rp 28,20 Triliun.

Kinerja BRK Syariah 2020-2021

*Data Laporan Keuangan BRK Syariah 2022

Dari petumbuhan DPK, Pembiayaan dan Aset, BRK Syariah mengalami kenaikan yang baik sejak tahun 2020. Namun dari sisi laba mengalami penurunan drastis.

Hal ini perlu dikaji kembali oleh manajemen dan pemilik saham, ada apa gerangan kontraksi laba yang begitu siginificant sementara DPK, Pembiayaan dan Aset mengalami kenaikan.

Semoga bukan persoalan biaya dana yang mahal guna menutupi likuiditas. Dana mahal ini yang biasanya memberikan efek semu kepada catatan aset perbankan, kelihatan besar dan memiliki kinerja yang baik, namun mengorbankan sisi laba.

Yang jelas akan berdampak kepada Dividen Pemilik Saham dan mengorbankan banyak kesejahteraan karyawan.

Bagaimana Bank Aceh Syariah ketika Konversi?

Bank Aceh Syariah Konversi pada tanggal 19 September 2016, merupakan BPD Pertama yang melakukan Konversi menjadi Syariah. Digawangi oleh Alm Busra Abdullah pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama, anak Jati Aceh yang juga merupakan karyawan yang merintis karir di Bank Aceh kemudian diangkat menjadi Direktur Utama Bank Aceh hingga Bank Aceh konversi menjadi Bank Aceh Syariah.

Pada 31 Desember 2016, mengacu laporan tahunan Annual Report Bank Aceh yang dipublikasikan tercatat Aset sebesar Rp 18,7 Triliun, Pembiayaan Rp 12,2 Triliun, DPK sebesar Rp 18,5 Triliun, dan Laba sebesar Rp 348,4 Miliar

Tabel perbandingan Akhir Tahun saat Konversi BRK Syariah dan Bank Aceh Syariah

*Data Annual Report Bank

Dari data laporan keuangan BRK Syariah dan Bank Aceh Syariah pada tahun pertama Konversi mencatatkan laba yang hampir sama, namun dengan DPK, Pembiayaan dan Aset yang tidak sebesar BRK Syariah, Bank Aceh mampu memberikan laba yang significant dan kinerja keuangan yang baik.

Tampak catatan gemuk pada aset BRK Syariah namun tidak memberikan laba maksimum. Pengelolaan dana dan pembiayaan pada BRK Syariah dirasa kurang produktif dibandingkan perolehan laba.

Bagaimana perbandingan dengan Bank Nagari?

Jika dibandingkan dengan ukuran Bank Sumut, maka BRK Syariah jelas tertinggal. Namun jika dibandingkan dengan ukuran Bank Nagari, yang merupakan tetangga Provinsi Riau, maka ukuran Bank Nagari dapat sebagai acuan.

Bank Nagari hanya dimiliki oleh 13 Kabupaten/Kota dan satu Provinsi Sumatera Barat justru memiliki catatan keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan BRK Syariah.

Kinerja Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan memang masih kalah dibandingkan BRK Syariah. Namun catatan Aset Bank Nagari hampir menyamai aset BRK Syariah.

BRK Syariah yang dimiliki 19 Kabupetan/Kota dan dua Provinsi Riau dan Kepri, dana APBD yang sangat besar dimiliki Riau dan Kepri yang dikelola oleh BRK Syariah dibandingkan APBD Sumatera Barat yang dikelola Bank Nagari memberikan kenyataan yang menyakitkan atas kinerja BRK Syariah dibandingkan Bank Nagari.

Catatan Laba Bank Nagari yang dipublikasikan pada tahun 2022 sebesar Rp 481,2 Miliar jauh dibandingkan dengan BRK Syariah yang hanya menghasilkan laba sebesar Rp 350, 8 M berselisih hampir 130 Miliar.

Dengan laba yang dimiliki oleh Bank Nagari tentu saja Dividen kepada Kabupaten/Kota yang menjadi PAD bagi daerah justru akan lebih besar mengingat daerah pemilik saham Bank Nagari hanya 13 Kabupetan/Kota dan Satu Provinsi.

Kinerja 4 BPD 31 Desember 2022

*Data Annual Report Tahun 2022

Bank Nagari sendiri di awaki oleh Putra Jati Sumatera Barat, Muhammad Irsyad. Alumnus Universitas Andalas Padang dan  Magister Universitas Negeri Padang, Karyawan Bank Nagari yang merintis dari bawah hingga menggapai tampuk kepemimpinan Bank Nagari.

Jika diperbandingkan dengan kinerja keuangan Triwulan Pertama tahun 2023 Bank Pembangunan Daerah, BRK Syariah mencatatkan laba terendah bersama Bank Lampung, dengan laba sebesar Rp 49,5 M per Maret 2023 jelas memberikan warning bagi pemilik saham perihal laba di akhir tahun.

Hal ini menjadi catatan tidak baik bagi kinerja Bank yang baru saja Konversi dari Konvensional ke Syariah. Mengingat catatan laba Bank Acek Syariah pada tahun pertama setelah Konversi, pada tahun 2017 Bank Aceh Syariah membukukan laba sebesar Rp 433,6 Miliar. Sebuah lonjakan laba bagi bank yang baru saja merubah pola bisnisnya.

Kinerja BPD dalam juta rupiah

* Data olahan

Memasuki tahun politik 2024, mengingat Konversi BRK Syariah adalah salah satu janji kampanye Gubernur Syamsuar, yang menurut Mendagri jabatan Gubernur akan habis di Bulan September 2023 ini, maka perbaikan dan langkah–langkah cepat perlu dilakukan.

Riau dan Kepulauan Riau merupakan lumbung uang, APBD yang besar, perputaran uang yang luar biasa besarnya, didukung banyak nya perkebunan sawit, pertambangan dan perusahaan yang jelas memberikan ruang gerak bagi BRK Syariah.

Namun catatan keuangan menunjukkan sebaliknya. BRK Syariah akan menjadi catatan peninggalan Gubernur Syamsuar, berhasil atau malah menjadi tidak baik.

Ada baiknya memang, Gubernur dan pemilik saham segera melakukan langkah–langkah perbaikan kinerja, perombakan pengurus perlu dilakukan, langkah–langkah cepat ini diperlukan mengingat merosotnya kinerja keuangan yang menjadi alat ukur keberhasilan manajerial.

Terkadang bagi pemilik saham, perombakan pengurus adalah sesuatu yang tabu, namun dalam proses bisnis adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Yang terpenting target dan capaian kinerja menunjukkan angka–angka kebenarannya.

Ada yang salah dalam pengelolaan BRK Syariah sejauh ini. BUMD ini biasanya memberikan kontribusi laba yang besar dan dividen yang cukup untuk daerah.

Tidak pun demikian, ada baiknya memang Direktur Utama BRK Syariah mengibarkan bendera putih, karena merosot tajamnya kinerja. Nama besar sebagai pemain Jakarta ternyata tidak menjamin mumpuni nya kinerja.

Sebaik kata pengamat, Andi Buchari memang telah berhasil melakukan konversi BRK Syariah, namun BRK Syariah perlu juga di nakhodai oleh mereka – mereka yang mengerti medan tempurnya.

Terkadang kita terlena akan kemampuan dan kultus individu, padahal dalam dunia bisnis, berubah dengan cepat, menyesuaikan dengan tepat perlu dilakukan.***

Penulis:
James Bond 
Akademisi, Aktivis dan Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi


TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Aturan Kantong Plastik Berbayar Segera Terbit

Ahad, 05 Februari 2017 - 17:50:45 WIB

Masyarakat diajak untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang sampah di sekitar untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah tahun 2020.

Hadapi Kenakalan Pangkalan Tanggung Jawab Disperindang

Kamis, 06 April 2017 - 16:50:23 WIB

Pengawasan terhadap perilaku pemilik pangkalan gas elpiji tabung 3kg, merupakan kewenangan Disperindag Kota Pekanbaru.

Karyawan Freeport Diminta Tunggu Keputusan Pemerintah

Sabtu, 18 Februari 2017 - 12:13:57 WIB

"Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika," kata Paulus di Timika, Sabtu (18/2).

Mulai Besok 28 Maret 2023 di Riau, Beli Solar Wajib dengan QR Code

Senin, 27 Maret 2023 - 20:47:30 WIB

Pegadaian Area Pekanbaru Terus Perluas Mitra, Kali Ini Dengan Yamaha Central

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 19:13:03 WIB

PT. Pegadaian Area Pekanbaru semakin mengokohkan menjadi pemimpin pasar di industri gadai dan pembiayaan, ditandai dengan agresifnya berbagai kerjasama kemitraan dengan sejumlah BUMN, UMKM dan perusah

Kementerian BUMN Revitalisasi 76 Bandara Kelas IV

Selasa, 24 Januari 2017 - 15:05:13 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera merevitalisasi sebanyak 76 bandar udara berukuran landasan pacu (run way) 800-1.000 meter hingga lima tahun ke depan, dengan melibatkan sejumlah peru