Masyarakat Riau Dipermalukan Gara-gara Sekdaprov, Gubri Diminta Bertindak

Hotmat Parispun ikut komentari sanggahan Sekdaprov Riau SF Haryanto, jadi olok-olokan.

Madaniy.Com - Bola liar persoalan hedonis, barang KW dan pesta di Toko yang menyeret nama Sekdaprov Riau SF Haryanto, dinilai sudah keterlaluan dan mempermalukan masyarakat Riau.

Dikatakan pengamat sosial Rawa El Amady, menanggapi bola liar gaya hidup keluarga SF Haryanto di media sosial sudah sangat memalukan bagi masyarakat Riau.  

"Gubri harusnya punya inisiatif untuk bertindak, tapi jangan lupa Gubri pimpinan politik tertinggi di Riau, dan yang punya Provinsi Riau. Selain itu, yang mengusulkan Sekda itu adalah Gubri," katanya Senin (27/03/2023) melalui pesan WA.

Gubri harusnya sadar, pemberitaan terhadap Sekdaprov ini ikut mengganggu kinerja adminitrasi pemerintahan di Riau, yang notabene Gubernurnya sekarang adalah Syamsuar.

Sikap tegas para pejabat pusat terhadap pejabat yang disorot netizen, gara-gara tingkah anggota keluarganya, dinilai berbanding terbalik dengan Gubenur Riau.

Pengamat Sosial Rawa El Amady, memuji pejabat pusat yang sangat cepat mengambil tindakan, terhadap semua pejabatnya yang pamer harta.

"Semua pejabat yang pamer harta langsung ditindak lanjuti, dan mereka semua merupakan pejabat pusat," kata Rawa E Amady.

Sebaliknya Gubernur Riau, dinilai Rawa sejauh ini belum juga melakukan tindakan apapun terhadap Sekdaprov Riau, yang saat ini menjadi olok-olokan para netizen.

"Pemerintah pusat sangat cepat mengambil tindakan, seperti yang terjadi di beberapa kota, semua itu pegawai-pegawai pusat," katanya.

Menurutnya, secara de jure Sekdaprov adalah pejabat daerah yang pimpinan adalah Gubernur. Namun Gubri dalam hal ini belum melakukan apapun terhadap Sekdaprov.

"Padahal Gubri bisa mengusulkan ke Kemedagri untuk menonaktifkan SF Haryanto dan KPK diminta untuk mengusut sumber harta kekayaan yang bersangkutan dari mana," kata Rawa menambahkan.

Publik saat ini mempertanyakan sumber uang untuk membeli semua barang mewah tersebut, diperoleh dari mana? Lalu, harus ada audit atas kebenaran pernyataan Sekdaprov yang disampaikan kepada publik.

Namun menurut Rawa, Kemedagri bisa saja memerintahkan Gubernur mengambil tindakan, karena secara struktural Kemendagri mempuhyai hubungan langsung dengan Sekda melalui Gubernur.

"Namun khusus bagi Riau, saya mencatat Pemda di Riau punya kebiasaan melempar permasalahan di daerah ke pusat. Contoh dalam hal konflik SDA, Pemprov Riau seperti tidak peduli karena menganggap bukan urusannya tapi urusan pusat," tutur Rawa geram.

Rawa khawatir, karena terkuaknya berita jika Sekdaprov Riau dipilih langsung oleh Presiden Jokowi, menjadi alibi Gubri Syamsuar untuk tidak bertindak.***