TPP Bukan Hak, Dibayar Sesuai Kemampuan Daerah

Kamis, 11 Mei 2017 - 21:00:14 WIB
TPP Bukan Hak, Dibayar Sesuai Kemampuan Daerah Ahyu Suhendra Kabid Pendataan dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Riau dalam sebuah kesempatan.
Pekanbaru, Madaniy.Com - Sikap sebagian guru dari sekolah binaan Pemerintah Provinsi Riau yang membawa masalah Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Komisi E DPRD Riau, sangat disayangkan. Apalagi masalah ini langsung dipolitisasi, seolah-olah menjadi kesalahan Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman.
 
"Pertama, perlu kita klarifikasi dan pahami bersama dengan pikiran yang jernih bahwa TPP itu bukanlah hak. Yang menjadi hak kita selaku ASN itu adalah gaji," ucap Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra kepada sejumlah media pada Kamis (11/05) di Pekanbaru.
 
Kendati bukan hak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memberikan TPP kepada guru-guru yang sekarang berada di bawah kewenangan Pemprov Riau, tapi tentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
 
"Sekarang dengan berlakunya UU 23/2014 tentang Pemda khususnya tentang pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, kini ada 8 ribu lebih guru yang harus dibayar gaji dan TPP-nya oleh provinsi. Provinsi tentu harus memikirkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan adanya pemerataan," ulas Ahyu.
 
Para Guru PTT ketika mengadukan nasibnya ke Komisi E DPRD Provinsi Riau, beberapa waktu lalu.
 
Ahyu menegaskan bahwa Gubri H Arsyadjuliandi Rachman sedikitpun tidak bisa dipersalahkan jika terjadi pengurangan terhadap TPP guru-guru sekolah binaan yang berjumlah lebih-kurang 200 orang itu. 
 
"Pertama kita bicara soal kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, kita kan belum punya kriteria atau kualifikasi atas dasar apa seorang guru bisa menerima TPP lebih besar dari yang lain kecuali yang membedakan pangkat dan jabatan. Kalau belum ada kriteria yang jelas, justru akan lebih runyam lagi. Pasti akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain," tegas Ahyu lagi.
 
Ahyu mengajak guru-guru sekolah binaan seperti SMA Plus, SMA Olahraga, SMA Pertanian dan lainnya agar tidak membuat blunder. "Mari kita kembali kepada jatidiri seorang guru. Jangan sampai masalah ini dipolitisasi oleh pihak yang memang ingin menangguk di air keruh. Yakinlah kalau memang kemampuan keuangan daerah kita memungkinkan, tentu TPP akan naik. Kita juga sangat mendukung untuk itu. 1.000 persen kita dukung," tambahnya lagi.
 
Ahyu bahkan sempat mencontohkan dirinya sendiri, dimana sebelumnya saat menjadi pejabat di Bappeda Provinsi Riau, ia mendapat TPP yang jauh lebih besar dibanding saat kini bertugas di Dinas Pendidikan. 
"Tapi kita ini kan ASN yang harus siap dan loyal dimanapun kita ditugaskan," tandasnya.
 
Ahyu menegaskan bahwa sebagai bukti komitmen Pemprov Riau untuk sektor pendidikan, lebih 20 persen APBD Riau dialokasikan untuk sektor ini. "Ini harus kita apresiasi dan kita syukuri," tutupnya.(adv/hms)

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Untuk Kali Ketiga, Riau Kembali Terima Piala WTN

Selasa, 31 Januari 2017 - 17:36:10 WIB

Untuk ketiga kalinya Pemerintah Provinsi Riau menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk bidang transportasi darat.

Baksos PWI Riau Sempena HPN 2018

Waduuh, Panitia Targetkan 72 Kantong Darah Wartawan

Kamis, 01 Februari 2018 - 19:33:33 WIB

Sempena Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan menggelar kegiatan bakti sosial donor darah.

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2017

Universitas Riau Sabet Dua Medali Perunggu

Ahad, 27 Agustus 2017 - 11:37:00 WIB

Tim Mahasiswa Universitas Riau berhasil menyebut dua medali perunggu di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-30 tahun 2017, yang dipusatkan di Universitas Muslim Nasional (UMI) Makassar,

Haul Jama’ Sekampung ke 2 Desa Mumpa

Jalan Provinsi di Inhil Dianggarkan 2018

Jumat, 27 Januari 2017 - 06:18:44 WIB

"Kondisi jalan provinsi saat ini sangat memprihatinkan, Insya Allah kita anggarkan tahun 2018. Pak Gubernur sudah setuju," kata Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hijazi saat menghadiri Haul Jama' Sekampung

Perusahaan di Riau Harus Tiru Komitmen AP II

Senin, 27 Februari 2017 - 16:17:02 WIB

Sudah sewajarnya dan bahkan seharusnya perusahaan swasta lokal dan nasional memiliki komitmen layaknya PT Angkasa Pura II, terhadap masyarakat yang domisili di sekitar area kerjanya.

Soal Sengketa Lahan Masyarakat-Perusahaan

DPD RI Siap Fasilitasi Bupati Bengkalis ke Menteri LHK

Senin, 20 Februari 2017 - 11:24:07 WIB

Anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus menyanggupi untuk memfasilitasi pertemuan anatra Bupati Bengkalis dengan Menteri LHK untuk membicarakan Rekomendasi Hasil Temuan Pansus Monitoring Lahan DPRD B