Sengsarakan Rakyat Bengkalis 13 Perusahaan Teridentifikasi

Tabel

Pekanbaru, Madaniy.Com - Pansus Monitoring Lahan DPRD Bengkalis mengindentifikasi sebanyak 13 perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit telah menyengsarakan rakyat Bengkalis.

Hal ini terungkap dalam materi Laporan Pansus Monitoring yang disampaikan pada rapat Paripurna DPRD Bengkalis pada tanggal 20 September 2016 lalu.

Ke 13 perusahaan tersebut sampai saat ini masih berkonflik dengan masyarakat setempat, terkait penguasaan lahan. Kecuali PT Sinar Sawit Sejahtera, semua perusahaan tersebut mengantongi SK Menteri Kehutanan sebagai kekuatan hukum dan alasan mereka melakukan intimidasi kepada warga yang turun temurun mendiami kawasan yang dipersengketakan tersebut.

"Kesimpulan terakhir, kami mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Bengkalis segera menindaklajuti fakta di lapangan temuan pansus, menyurati Menteri LHK untuk mencabut dan meninjau ulang kembali SK-Sk tersebut," jelas Azmi Rozali Ketua Pansus Monitoring Lahan DPRD Bengkalis.

Beragam cara dan tindakan perusahaan terhadap masyarakat, agar operasional perusahaan tidak terganggu dari upaya masyarakat menuntut haknya, Karena dengan adanya SK Menteri tersebut, tentu saja pemerintah setempat dan aparat penegak hukum akan berpihak kepada perusahaan.

"Terlebih dengan alasan kenyamanan investasi di daerah, sudah dapat dipastikan pemerintah setempat akan lebih mendahulukan kepentingan nasional tersebut," kata Fachri Yasin Koordinator Koalisi Rakyat Riau.

Yang teramat menyedihkan yang dialami masyarakat Bukit Batu yang terancam takkan memiliki wilayah lagi pada 20-50 tahun mendatang. Karena luas wilayah kecamatan ini telah dikuasai anak perusahaan Sinar Mas Grup.

DPRD Bengkalis tetap akan mengawal proses ini, sebagai perjuangan membela hak masyarakat Bengkalis yang teraniaya oleh kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI.

Yuki Chandra