Baliho karya KPU Pekanbaru yang mengundang kecurigaan masyarakat dan media
Madaniy.Com - Pakar Hukum Dr Syafriadi Rahim menyoroti empat persoalan yang diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilwako Pekanbaru 2017.
"Banyak catatan yang hendaknya menjadi perhatian masyarakat Pekanbaru, terkait dengan fenomena faktual rendahnya antusias warga terhadap pesta memilih pemimpin kota lima tahunan ini," kata Syafriadi kepada Madaniy.
Pertama, menurutnya masih banyak masyarakat tidak mengenal siapa saja yang menjadi calon pemimpin mereka yang harus dipilih. Dalam hal ini KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan paling bertanggung jawab dalam mensosialisasikan para paslon, apakah sudah bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Kegiatan sosialisasi melalui media massa dan menggunakan alat peraga kampanye adalah ranah KPU. Mereka yang menentukan media yang dipilih untuk sosialisasi, dan menentukan alat peraga sosialisasi kepada masyarakat. Apakah mereka sudah bekerja dengan efektif sesuai dengan anggaran yang sudah disiapkan," ujar Syafriadi.
Hal ini, memang sempat disinggung sejumlah awak media, mengenai alasan pemilihan media yang menjadi mitra KPU Pekanbaru dalam sosialisasi pasangan calon Walikota/Wakil walikota.
"Anggarannya besar, tapi alasan yang digunakan dalam menetapkan media untuk sosialisasi sangat tidak transparan, cenderung ada yang patut dicurigai," kata seorang pemilik media di Riau kepada Madaniy.
Dari konfirmasi yang dilakukan Madaniy kepada sejumlah pemilik dan pengelola media di Riau, hampir seluruhnya mempertanyakan besaran angka sosialisasi yang sesungguhnya dipegang KPU Pekanbaru.
Sebagaimana yang dikeluhkan Ronnie (42) warga Senapelan kepada Madaniy, alasannya enggan ke TPS karena tidak kenal dengan para calon Walikota, kecuali paslon nomor 3, karena petahana.
"Yang saya kenal hanya yang nomor 3, sementara yang lainnya saya tak kenal. Sampai saat menjelang hari pencoblosan, tak ada satupun informasi yang kami peroleh mengenai calon yang ada. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan tak ikut memilih," aku Ronnie kepada Madaniy, sehari setelah hari pencoblosan.
Menanggapi fenomena Pilwako Pekanbaru, Jhoni S Mundung calon komisioner KIP Riau terpilih, sepakat dengan pandangan Syafriadi. Pengelolaan anggaran sosialisasi yang dikelola KPU Pekanbaru harus dibuka secara transparan kepada publik.
"Sudah tak masanya lagi ditutupi, sekarang sudah masanya keterbukaan. KPU Pekanbaru sebagai lokomotif demokrasi seharusnya menunjukkan sikap yang terbuka kepada publik, terutama kepada media," tegas Jhoni.
Sampai sejauh ini, tak satupun komisioner KPU yang memberikan komentar terkait hal ini kepada Madaniy.(bersambung)
yuki Chandra
Merujuk pada data hasil tabulasi suara Pilwako 2017 yang dirilis DPD PKS Pekanbaru, tingkat partisipasi pemilih pada Pilwako 2017 hanya 49,88 persen jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Meski Pleno Rekapitulasi Suara KPU Pekanbaru belum berlangsung, namun demikian tugas berat sudah menggayut di pundak pasangan Walikota-Wakil Walikota terpilih.
Hiruk pikuk pemilihan kepala daerah serentak 2017, akhirnya mampu menggerakkan hati mantan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang baru saja memasuki masa pensiun pada 3 Januari 2017 lalu.
Pada pertengahan Ramadhan 1437 H, nama Edi Natar tiba-tiba mencuat dan menjadi buah bibir para tokoh dan masyarakat di Riau.
Gebrakannya merebut penyelenggaraan PON XVIII/2012 menjadi momentum kebangkitan Riau, membuat Bumi Lancang Kuning dari tidak ada apa-apanya menjadi sorotan nasional.
Untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba, anggota DPD/MPR RI Intsiawati Ayus mengajak RMB-LHMR untuk ikut menangkal dan melawan musuh Bersama itu. Narkoba sudah menjadi musuh besar dan j
