Sambut HUT TNI ke-73, Lanud Rsn Laksanakan Bakti Sosial di Kampar
Dalam rangka peringatan HUT ke-73 TNI tahun 2018, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin menggelar kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan Umum dan Pengobatan Gigi gratis.
Jakarta - Madaniy.Com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta. Ini karena prinsip pengelolaan pulau adalah untuk hajat hidup rakyat Indonesia.
"Jangan pengelolaan swasta misalkan 100 tahun, 80 tahun, karena menjadi tidak rasional. Harkat hidup masyarakat atau hajat hidup bangsa itu harus dinikmati bangsa," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Jumat (20/1).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, negara harus mendominasi pengelolaan pulau. Ini karena pulau-pulau tersebut menjadi acuan terhadap tapal batas yang juga terkait dengan kedaulatan negara.
Dengan demikian, jelas dia, bila ada pengusahaan terhadap suatu pulau maka seharusnya terdapat aturan yang membatasi dan tidak sebebas wacana yang ada pada saat ini.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, sebanyak 14.572 pulau sementara di Indonesia hasil verifikasi yang telah dibakukan namanya hingga tahun 2016.
Setelah melakukan pembakuan tersebut, Indonesia rencananya akan mendepositkan nama-nama pulau yang sudah dibakukan hingga tahun 2017 pada sidang UNGEGN di New York, Amerika Serikat, pada Agustus mendatang.
UNGEGN adalah salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Ecosoc) yang membahas tentang standardisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional.
Setiap lima tahun, lembaga tersebut mengadakan konferensi PBB mengenai standardisasi nama-nama geografis di dunia. Sebelumnya pada 2012, Republik Indonesia telah melaporkan sebanyak 13.466 pulau ke PBB.
Langkah mendepositkan 14.752 pulau ke PBB itu bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sumber: Republika.co.id
.jpg)
Dalam rangka peringatan HUT ke-73 TNI tahun 2018, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin menggelar kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan Umum dan Pengobatan Gigi gratis.
Bertempat di Bumi Perkemahan Lanud Roesmin Nurjadin, Satuan Karya (Saka) Pramuka Dirgantara Lanud Rsn menggelar perkemahan bagi anggota barunya yang dimulai sejak Sabtu (11/2) hingga Minggu (12/2).
Pasca mengunjungi Lanud Roesmin Nurjadin untuk melihat secara langsung investigasi pasca kecelakaan pesawat F-16 Fighting Falcon tail nomor TS-1603, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima laporan
Dua tersangka pelaku perubah dimensi kendaraan bermotor diserahkan Penyidik PNS dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau-Kepulauan Riau (BPTD Wil.IV) ke Kejaksaaan Negeri Pekan
Universitas Islam Riau, tengah membenahi diri untuk mencapai visi sebagai Universitas Islam Unggulan di Asia Tenggara.
Tiga prajurit TNI AU dari Lanud Roesmin Nurjadin menerima penghargaan dari Danlanud Roesmin Nurjadin atas prestasinya, dalam upacara Senin (8/10/2018) di Apron Base Ops Lanud Rsn.
