Karyawan Freeport Diminta Tunggu Keputusan Pemerintah
"Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika," kata Paulus di Timika, Sabtu (18/2).
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT
Filename: helpers/text_helper.php
Line Number: 137
Pabrik pupuk belum menikmati turunnya harga gas
Jakarta, Madaniy-Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas (ratas) harga gas untuk industri. Ratas ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 40 Tahun 2016.
Jokowi mengingatkan bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional kita dan mendorong daya saing produk-produk industri kita di pasaran dunia.
Untuk itu, dia meminta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi agar bisa konkret dampaknya. "bukan hanya pada peningkatan daya saing pada produk kita tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir," kata Jokowi saat membuka ratas harga gas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/1).
Dalam rapat ini, Jokowi juga meminta laporan Menteri Perindustrian atas Permen ESDM tentang penetapan harga gas bumi. Apakah terdapat kendala di lapangan, terutama untuk sektor industri yang telah mendapatkan penurunan harga.
Sejauh ini, Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 baru memberikan penurunan harga untuk tiga sektor industri yakni pupuk, baja dan Petrokimia. Sementara, untuk empat bidang industri lainnya yaitu oleo chemical,kaca, keramik dan sarung tangan karet belum terakomodasi.
Sumber: Republika.Com
"Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika," kata Paulus di Timika, Sabtu (18/2).
Pada 2016 Jikalahari telah melaporkan PT RRL kepada Polda Riau dugaan melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
Pemerintah telah membuka penawaran sukuk ritel SR 009, Senin (27/2). Prospek penerbitan sukuk di Indonesia dinilai besar karena masih banyaknya proyek infrastuktur yang harus dibiayai pemerintah.
Pemerintah menerbitkan SBSN atau sukuk tentunya untuk mencapai tujuan. Berikut tujuan normatif yang ingin dicapai, yang perlu anda kenali:
Pembangunan nasional dan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan dilakukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, bud
Bank Indonesia meminta sebanyak 612 kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) atau money changer ilegal segera mengajukan izin operasional atau aparat penegak hukum akan menutup secara paksa.
