Kembali Australia Tawari Indonesia dan Cina Gabung TPP

Selasa, 24 Januari 2017 - 15:01:16 WIB
Kembali Australia Tawari Indonesia dan Cina Gabung TPP

Canberra, Madaniy.Com - Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk keluar dari kemitraan Trans-Pacific Partnership (TPP) tidak membuat Ausralia mengurungkan niatnya untuk terus bergabung dalam kesepakatan perdagangan bebas Asia Pasifik tersebut. Pemerintah Australia bahkan menawari Indonesia dan Cina untuk bergabung TPP.

Menteri Perdagangan Australia Steven Ciobo menawari sejumlah negara untuk terus mendorong berlakunya TPP yang kini hanya menyisakan 11 negara, berkurang satu negara setelah mundurnya AS. Dia mengatakan Australia telah berbicara dengan Kanada, Meksiko, Jepang, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Chili, dan Peru untuk menyelamatkan kesepakatan tanpa adanya keterlibatan AS.

Menurutnya, terbentuknya TPP terbuka untuk keterlibatan negara lain.
 
"Tentu saja saya tahu Indonesia telah menyatakan minat dan akan ada ruang untuk Cina, jika kami dapat merumuskan itu menjadi TPP 12 minus satu," katanya saat ditanya keterlibatan Cina dilansir dari the Guardian, Senin (23/1),

Ia mengatakan, tidak mudah untuk mendorong perjanjian tersebut karena akan ada sejumlah faktor yang akan mempersulit perjanjian TPP minus 1 tersebut, termasuk Meksiko dan Kanada yang pertama harus berurusan dengan Trump. AS meminta Meksiko dan Kanada untuk menegosiasikan kembali kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA).

Perdana Menteri Australia Malcolm Trunbull dilaporkan telah mengkonfirmasi komitmen Australia bergabung dalam TPP saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Dia mengatakan keputusan AS untuk mundur merupakan kerugian besar bagi TPP. Meski demikian, dia mengungkapkan ada potensi TPP mendorong Cina untuk bergabung.

"Ada kesempatan TPP berjalan tanpa AS," ujarnya.

Berdasarkan aturan di TPP, kesepakatan perdagangan bisa dilakukan hanya jika enam dari 12 negara pendirinya meratifikasi perjanjian. Selain itu, enam negara itu harus merepresentasikan 85 persen produk domestik bruto dari 12 negara tersebut.

Hal itu berarti kesepakatan tidak bisa dilakukan jika AS atau Jepang tidak meratifikasi perjanjian, karena keduanya merepresentasikan 79 persen PDB dari semua 12 negara. Tanpa AS atau Jepang bergabung, tidak ada yang bisa memenuhi syarat 85 persen tersebut.

Sumber: Republika.Com


TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

RRL Ternyata Perusahaan Bermasalah

Senin, 30 Januari 2017 - 20:07:06 WIB

Pada 2016 Jikalahari telah melaporkan PT RRL kepada Polda Riau dugaan melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.

Industri Kehutanan Jangan Cari Alasan Lagi

Rabu, 26 April 2017 - 19:22:17 WIB

EoF menangkap adanya indikasi keberatan dari industri kehutanan dan kelapa sawit untuk segera mematuhi Peraturan terkait pengelolaan dan perlindungan gambut.

Laporkan Jika Ada Beking Perusahaan Pengemplang Pajak

Senin, 13 Februari 2017 - 14:48:44 WIB

Wakil Ketua komite IV DPD RI Ghazali Abbas meminta masyarakat untuk melaporkan oknum yang menjadi beking perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. Siapapun dirinya.

Kunci Bagi Kemajuan Koperasi Syariah 212

Senin, 23 Januari 2017 - 07:00:00 WIB

Koperasi Syariah 212 dinilai memiliki prospek yang bagus karena lahir dari idealisme dan spirit 212. Peneliti Ekonomi Syariah menyarankan agar Koperasi Syariah 212 tetap mengikuti kaidah hukum organi

H Ahmad Hijazi dalam Talk Show Bersama Alumni '87 UR

Tanpa Inovasi, Generasi Akan Termakan Zaman

Ahad, 19 Februari 2017 - 21:19:27 WIB

Sekretaris Darerah Provinsi Riau H Ahmad Hijazi hadiri Talk Show Bersama Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau Tahun 1987 yang di di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Targetkan Menjadi Pusat Pembenihan Bersertifikasi di Riau

Berburu Indukan Koi Hingga ke Bulakan Mungo

Kamis, 23 Mei 2019 - 21:16:35 WIB

"Kita tak ingin hanya sekedar menjadi tempat pembenihan, harus ada standarisasi yang kita miliki agar kualitas benih yang diproduksi bisa dipertanggungjawabkan," kata S. Ajie Panatagama Pembina Kopera