2020 Konversi Bank Riau Kepri Syariah Ditargetkan Tuntas

Sabtu, 20 Juli 2019 - 07:23:47 WIB

Ilustrasi

Madaniy.Com - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan konversi Bank Riau Kepri Syariah tuntas pada tahun 2020, demikian disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Darusman, Jumat (19/7/2019).

Kepada Madaniy mantan Kabiro Humas ini mengatakan bahwa Pemprov Riau sudah merancang dan mengkaji sistem perbankan yang operasionalnya menerapkan hukum Islam (Syariah).

"Pada tahap pertama kami sudah melakukan pengalihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta DPP kegiatan Pemerintahan ke Bank Riau Kepri Syariah," katanya.

Sementara dari sisi internal, dijelaskan Darusman dalam tahap persiapan pengalihan seluruh saham Pemprov Riau untuk dijadikan modal Bank Riau Kepri Syariah.

"Sekarang ini kami masih terus mengkaji proses konversi dari sistem konvensional kepada syariah tersebut, sesuai kebijakan perbankan, Insya Allah dapat berjalan dengan lancar nantinya," katanya.

Pemprov Riau juga belajar dari sistem perbankan syariah yang diterapkan di Provinsi Aceh dan NTB. "Bahkan, Tuan Guru Bajang pernah datang menjelaskan tentang sistem Bank Syariah tersebut," kata Darusman menambahkan.

Pembentukan Ban Syariah ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat muslim saja, akan tetapi untuk semua masyarakat Riau yang ingin menyimpan dana dalam bentuk tabungan.

Darusman

"Sebagian besar dari masyarakat Riau sudah ada yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan, dan mereka tidak mengharapkan hasil dari bunga bank tersebut," tuturnya.

Dalam persiapan Bank Riau Kepri menjadi Syariah tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga membuka diri jika ada pihak swasta yang ingin bekerjasama, dan ikut serta dalam pengeloan Bank Syariah ini.

Meski ada kendala internal menjelang persiapan, diakui Darusman tidak menjadi hambatan, mengingat masing masing sudah mempunyai tugas dan tim pelaksananya.

"Masih buth waktu dan dukungan masyarakat. Untuk itu kami akan terus mensosialisasikannya kepada masyarakat, terutama tentang pemahaman Bank Syariah ini adalah langkah yang terbaik, dan perlu pendekatan langsung agar tumbuh kepercayaan masyarakat kepada sistem syariah," ujarnya.CR02

TULIS KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Kembangkan Peta Jalan Pariwisata Nasional, KEIN: Kita Mulai dari Jakarta

Rabu, 08 Februari 2017 - 07:16:31 WIB

Pemerintah memperlihatkan keseriusan untuk menggenjot sektor Pariwisata di tahun 2017. Komite Ekonomi Dan Industri Nasional (KEIN) membentuk kelompok kerja untuk menyusun Roadmap Pariwisata Nasional

Waspada..!!! Makanan tanpa Label Halal MUI Ditemukan di Toko Ritel

Selasa, 31 Januari 2017 - 20:04:11 WIB

Petugas Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menemukan sejumlah makanan kemasan yang tidak berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kementerian BUMN Revitalisasi 76 Bandara Kelas IV

Selasa, 24 Januari 2017 - 15:05:13 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera merevitalisasi sebanyak 76 bandar udara berukuran landasan pacu (run way) 800-1.000 meter hingga lima tahun ke depan, dengan melibatkan sejumlah peru

Targetkan Menjadi Pusat Pembenihan Bersertifikasi di Riau

Berburu Indukan Koi Hingga ke Bulakan Mungo

Kamis, 23 Mei 2019 - 21:16:35 WIB

"Kita tak ingin hanya sekedar menjadi tempat pembenihan, harus ada standarisasi yang kita miliki agar kualitas benih yang diproduksi bisa dipertanggungjawabkan," kata S. Ajie Panatagama Pembina Kopera

Konsumsi BBM Turun Selama Lebaran 1441 H , Penyaluran Elpiji Malah Naik

Senin, 01 Juni 2020 - 14:21:06 WIB

Untuk pertama kalinya, Satuan tugas Ramadhan, Idul Fitri dan COVID-19 (Rafico) Pertamina mendata konsumsi BBM menjelang dan setelah lebaran di Riau menunjukkan penurunan.

Sinergi Pemerintah dan Perusahaan Bangun Pelalawan

RAPP Kembali Mendapat Penghargaan Pelaksana CSR Terbaik

Rabu, 15 Maret 2017 - 17:30:35 WIB

Pembangunan nasional dan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pembangunan dilakukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, bud

BERITA TERKINI +

Aturan Sanksi Pesepeda Diatur Dalam Peraturan Daerah