RTRW Riau Berjalan Lambat, Komisi IV DPR RI Akan Percepat
Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang tak kunjung tuntas, menjadi perhatian khusus Komisi IV DPR RI, untuk segera diselesaikan.
Pembelian Heli AW101 menjadi polemik yang berkepanjangan di Senayan.
Jakarta, Madaniy.Com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmatyo sempat menyinggung persoalan peraturan menteri (Permen) Kementerian Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Permen ini disebut menjadi dasar pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
Presiden Joko Widodo mengatakan, terkait dengan ucapan Jenderal Gatot yang merasa wewenangnya dipangkas terkait pembelian Alutsista, dirinya terlebih dahulu akan melihat isi dari Permen No. 28 Tahun 2015. Jika memang diketahui ada persoalan, maka Permen ini bisa saja direvisi.
"Nanti saya lihat dulu Permennya," kata Jokowi usai tanding futsal bersama wartawan Istana, Selasa (7/2).
Menurut Jokowi, dia juga belum mengintruksikan secara langsung ke pada Menteri Politik dan Hukum (Menkopolhukam) untuk menangani persoalan ini. Dirinya ingin mengecek terlebih dahulu oleh sendiri terkait permasalahan wewenangan pembelian Alutsista.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut bahwa pihaknya tidak mengurusi secara detil satuan anggaran Alutsista, termasuk ihwal pembelian pesawat heli AW 101. Namun, kedua pihak antara Menhan dan TNI harus melakukan komunikasi dan koordinasi lebih baik. Menurutnya, persoalan ini hanya sebatas miskomunikasi yang harus dijalin lebih baik.
Sumber: Republika
Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang tak kunjung tuntas, menjadi perhatian khusus Komisi IV DPR RI, untuk segera diselesaikan.
Penafsiran Kementerian Dalam Negeri dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah berstatus terdakwa tidak dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI karena menunggu penuntutan itu sangat menyesatkan.
"Ini baru babak pertama. Awal Maret kita bergerak lagi, Dewan Pers lanjut untuk memverifikasi. Ada ribuan media massa yang semuanya harus terverifikasi. Targetnya 2018 selesai semua," tegas Hendry.
