Bahtera Nusantara 03 Jembatan Ekonomi Rakyat Pulau Terluar Mulai Beroperasi

KMP Bahtera Nusantara 03 ketika sandar di Pelabuhan Telaga Punggur

Madaniy.Com - Kementerian Perhubungan RI terus mendorong pertumbuhan ekonomi di ptovinsi terluar, dengan membangun prasarana transportasi yang menghubungkan antar pulau.

Menyusul peluncuran Kapal Motor Pemyeberangan Bahtera Nusantara 03 (KMP BN03) pada hari Sabtu, 4 Februari 2023 lalu oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, PT ASDP berencana akan mengooerasikan kapal jenis roll on roll of (RORO) ini pada hari Rabu, 22 Februari 2023.

Bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban, dijadwalkan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan melepas pelayaran perdana kapal ini, melayani rute Tanjung Uban - Tambelan - Sintete.

"Di sini ada Kepri, di sana ada Kalimantan, Kapal Bahtera Nusantara 03 akan mempersatukan Indonesia atau paling tidak antara Kepri dengan Kalimantan, " kata Budi Karya Sumadi saat meresmikan peluncuran KMP BN03 di Pelabuhan Punggur, Batam.

Dengan adanya kapal ini, tegas Budi, dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang akan menyeberang serta membuka akses yang lebih luas bahkan hingga ke wilayah di sekitar Batam maupun wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan. 

Konektifitas antar pulau, terutama bagi pulau terluar, sangat penting bagi pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terhubung dengan kehadiran sarana transportasi yang tersedia dengan biaya murah.

"In Syaa Allah, KMP BN03, akan melayani rute Tanjung Uban - Tambelan - Sintete - Tambelan - Tanjung Uban, mulai tanggal 22 Februari 2023, dan BPTD IV telah memberikan persetujuan atas rute pelayaran yang diajukan PT ASDP," kata Yugo Antoro, Kepala BPTD IV Riau-Kepri.

Dengan beroperasinya kapal ini, diharapkan hasil bumi Kalimatan Barat seperti nenas, pisang, beras dan buah-buahan lainnya akan dapat didistribusikan ke Kepulauan Riau, dengan prasarana transportasi berbiaya murah.

Diperkirakan perjalanan dari Tanjung Uban - Sintete akan memakan waktu sekitar 28 jam laut, tentunya waktu ini lebih dari cukup untuk pemasaran komoditas hasil bumi Kalimantan Barat dan sebaliknya.

Humas BPTD IV