SK Menhut RI Nomor 673 /2014, Diduga Legalkan Kebun Sawit Ilegal

Perkebunan Sawit yang ada di Riau pada umumnya diawali dari kegiatan perambahan hutan

Pekanbaru, Madaniy.Com - Ratusan ribu hektare perkebunan sawit ilegal yang berada di wilayah Riau, telah dilegalkan Menteri Kehutanan Ri melalui SK Nomor 673 dan 878 Tahun 2014.

Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Koalisi Rakyat Riau di LAm Riau beberapa waktu lalu. Eye of Forest (EoF) mengungkapkan berdasarkan data hasil investigasi timnya, sekitar 26 perusahaan yang bermasalah perizinannya justru mendapat pemutihan dalam SK Menhut.

"Izin yang diberikan hanya seluas 18ribu hektare, namun realisasinya 82ribu hektare. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemana pengawasan pemerintah?"  kata Koordinator Koalisi Rakyat Riau (KRR) AZ Fachry Yasin.

Jika menilik pada acuan SK Menhut nomor 173 tahun 1986, maka semua perusahaan tersebut berada di areal kawasan hutan, yang seharusnya tidak bisa diberikan izin pelepasan kawasan.

"SK Menhut 673 dan 878 tersebut, hanya berselang beberapa hari saja, dan terbitnya masih pada bulan yang sama. Informasi yang kami dapatkan bahwa SK tersebut tidak mengacu pada hasil Tim Terpadu tahun 2010," kata Fachry Yasin

Menurut analisa KRR, jika SK Menhut tersebut dijadikan Pemprov Riau sebagai acuan dalam menyusunan RTRW yang saat Ranperdanya tengah dibahas di DPRD, maka akan menimbulkan konflik yang semakin melebar antara masyarakat lokal dengan pemerintah, aparat penegak hukum. dan pengusaha.

Dari data kajian yang saat ini masih diinvestigasi jaringan KRR, Fachry Yasin menduga kerusakan hutan akibat perambahan, memang ditujukan untuk membangun kebun sawit dengan alasan investasi.

Yuki Chandra