Ibu Iriana Jokowi Kagumi Kerajinan Khas Pelalawan
Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, beserta rombongan didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Riau, Sisilita Arsyadjuliandi Rahman, melihat langsung hasil kerajinan khas Kabupaten Pelalawan, pada saat kunju
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT
Filename: helpers/text_helper.php
Line Number: 137
Ilustrasi
Pekanbaru, Madaniy.Com - Kredibilitas Polri dan KPK RI saat ini dipertaruhkan di depan mata masyarakat Riau, terkait dugaan tindak pidana korupsi kehutanan yang datanya telah dilaporkan Pansus Monitoring Lahan DPRD Provinsi Riau, untuk ditindak lanjuti.
"Pengungkapan dugaan tindak pidananya adalah ranah penyidik Polri dan KPK RI, tapi setahu kami Pansus Lahan DPRD Riau telah melaporkan hasil temuan pansus kepada mereka," kata Fachry Yasin kepada Madaniy.
Persoalan hukum adanya dugaan korupsi kehutanan mencuat pasca Pansus Monitoring Lahan DPRD Provinsi Riau menemukan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan pengusaha sawit dan HTI atas hutan di Riau.
"Selama ini, aparat penegak hukum di Riau tidak pernah berpihak kepada masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi. Pihak pengusaha dan pemodal selalu diuntungkan dengan beragam alasan," ujar Fachry gusar.
Dengan adanya temuan pansus tersebut, ternyata ratusan perusahaan perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit dan HTI yang beroperasi di Riau pada umumnya tidak memiliki izin yang jelas, dan banyak yang tidak prosedural.
"Fakta temuan ini kami harapkan bisa membuka mata hati penyidik, untuk benar-benar jujur menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Fakta ini menunjukkan bahwa merekalah para perambah hutan Riau yang selama ini dilindungi oleh tangan-tangan kuat," tambah Koordinator Koalisi Rakyat Riau (KRR).
Jika selama ini, masyarakat Riau diam saja ketika Gubernur dan Bupati mereka tersangkut pidana penyelahgunaan jabatan dalam menerbitkan perizinan kehutanan. "Kali ini,mungkin persoalannya akan jauh berbeda, karena justru institusi penegak hukumlah yang menjadi pertaruhannya. Apakah penegak hukum akan berpihak pada kebenaran atau pemodal?" ujar lelaki yang sehari-harinya dosen di UR ini.
menurut Fachry, akan sangat beresiko tinggi kepada aparat penegak hukum jika bermain-main dalam menangani laporan Pansus DPRD tersebut. Masyarakat Riau, bahkan bangsa ini secara terbuka telah mengetahui duduk persoalannya dengan terang benderang.
"Tapi saya yakin pimpinan Polri dan KPK RI tentu tak akan berani main-main, karena sama halnya mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Dan sebagai orang beragama, tentunya para penyidik sangat tahu akibat yang akan dirasakan dari Sang Pencipta," ujar Fachry penuh keyakinan.
Yuki Chandra
Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, beserta rombongan didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Riau, Sisilita Arsyadjuliandi Rahman, melihat langsung hasil kerajinan khas Kabupaten Pelalawan, pada saat kunju
Rencana Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonedia berpotensi melegaliasi perusahaan ilegal.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya optimis Riau belum terlambat membangun sektor pariwisata. Selain kaya akan tradisi dan budaya, terutama Melayu, kondisi alam Riau sebenarnya juga tidak kalah me
Lanud Roesmin Nurjadin terus berupaya melalui berbagai pendekatan agar masyarakat sadar dan dapat memahami pentingnya tanah pencadangan bagi kepentingan negara, khususnya TNI AU.
Pasca perusakan Pos TNI AU Atang Sanjaya Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menginstruksikan agar prajuritnya yang berbuat onar aga
Verifikasi untuk Menegakkan Profesionalitas dan Perlindungan Wartawan Guna Mewujudkan Kemerdekaan Pers