Perilaku ASN Berpotensi Hancurkan Negara (2)

Tour de Siak tak berkembang karena ego kepala daerah yang enggan saling mendukung dalam membangun daerah

Madaniy.Com - Pembangunan di Provinsi Riau sudah menjadi tanggungjawab bersama, antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.

Sangat dibutuhkan sinkronisasi dan sinergi, serta sikap saling mendukung diantara stake holder, sayangnya hal ini tidak terlihat sama sekali dari kebijakan masing-masing daerah.

Masih banyak kepala daerah kabupaten/kota yang berfikir dan berbuat hanya untuk daerah sendiri, dan tak sekalipun berkenan melirik program daerah tetangga.

Seperti gelaran Tour de Siak oleh Pemkab Siak, kalau dilihat dari masa pelaksanaan yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan, secara teori ajang balap sepeda ini sudah merambah seluruh daerah di Riau.

Kenyataannya, even ini diambil alih Pemprov Riau yang malah mengajak Negara bagian Malaka, Malaysia untuk mengembangkan ajang ini. Dan bisa saja menjadi Tour de Siak-Malaka.

Lalu, apa respon kepala daerah tetangga kabupaten Siak terhadap even ini? Kepada Madaniy sejumlah Kepala Daerah mengemukan beragam alasan terkait dampak penyelenggaraan bagi daerahnya hingga ketersediaan anggaran.

Ironis memang, alasan yang dikemukakan tersebut tak mampu menutupi alasan yang sesungguhnya, yakni "Kalau kami ikut dukung Tour de Siak, nanti yang dapat nama kan Siak saja. Kami dapat apa?"

Ntah dari mana datangnya pemikiran picik tersebut, namun konsep Tour de Siak yang masuk dalam wacana Pekan Sikawan yang diinisiator Walikota Pekanbaru Firdaus, juga tak terealisasi.

Jajaran pemerintah daerah terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten-asisten, Kepala OPD, pejabat eselon III dan IV. Dengan 12 kabupaten/kota, dan satu pemerintah provinsi.

Bisa dibayangkan, dari segitu banyak jumlah sumber daya manusia yang dibiayai negara, untuk berbuat yang terbaik bagi daerahnya, namun tetap menyisipkan ego pribadi dan kelompok setiap menerbitkan kebijakan.

Betapa meruginya bangsa ini, khususnya masyarakat Riau, melihat fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan yang ada di Provinsi Riau ini.

Sebuah kegiatan yang normatifnya bisa dikeroyok pelaksanaannya, malah jadi membasi karena masalah kehilangan popularitas.

Terlebih di Negeri Lancang Kuning ini, pada umumnya pembisik yang menggantungkan hidupnya di lingkaran kepala daerah, setiap saat bisa saja membalikkan opini menjadi fakta. (Tamat)

Yuki Chandra