Kasubdit Dal Ops Kemenhub RI S Ajie Panatagama didampingi Kasi LLAJ BPTD IV Efrimon dan Kasi Sarpras BPTD IV Ihwan Prihanto
Madaniy.Com - Tindakan pemberian sanksi pemindahan muatan atau transfer muatan yang dilakukan petugas PPNS dan PKB dari BPTD IV Riau-Kepri, mendapat apresiasi Kasubdit Dalops Dit LLAJ Ditjen Hubdat kementerian Perhubungan RI.
Adalah Syaifuddin Ajie Panatagama, Kasubdit Dalops yang turun langsung memsupervisi pelaksanaan Gakkum LLAJ dengan Prose Transfer Muatan yang dilaksanakan BPTD IV Riau - Kepri di UPPKB Muara Lembu, Kabupaten Kuantan Singingi, Sabtu (03/10/2020).
"Sanksi yang diberikan rekan-rekan PPNS dan PKB dari BPTD IV kepada kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata S Ajie Panatagama kepada Madaniy.
Dikatakan Ajie, bahwa Kementerian Perhubungan akan terus melaksanakan penajaman dan pengetatan langkah penegakan hukum dalam upaya menuju Zero ODOL 2023.
"Perlu diketahui semua pihak, bahwa Program Zero ODOL 2023 ini merupakan program nasional pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini tak bisa dibantah," tegasnya.
Dalam hal ini, Kementerian Perhubunga tidak bisa berjalan sendiri. Dikatakan AJie, seluruh pemangku kepentingan yang terhubung dan terkait langsung dengan mobilitas angkutan barang mutlak harus mendukungnya.
Petugas BPTD IV Riau - Kepri tengah memeriksa kendaraan angkutan yang melanggar ketentuan izin muatan.
"Untuk itu, upaya ini perlu dukungan semua pihak termasuk seluruh aparat penegak hukum, pengusaha angkutan dan pemilik barang produksi untuk mewujudkan pemyelenggaraan transportasi barang yang lebih baik," kata mantan Kepala BPTD V Jambi ini.
Ajie menambahkan, "Langkah dan tindakan yang hari ini dilakukan oleh jajaran BPTD IV Riau Kepri ini, patut menjadi contoh bagi yang lainnya."
Dalam Operasi gakkum LLAJ yang dilaksanakan BPTD IV dengan melibatkan jajaran Ditlantas Polda Riau dan TNI tersebut, sebanyak lima unit truk yang terdiri dari pengangkut komoditas buah sawit dan batubara, dikenai sanksi transfer muatan sekaligus tilang.
"Kali ini masih tahap awal, perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan jasa transportasi bahwa kami dari Kementerian Perhubungan serius untuk mewujudkan Indonesia Zero ODOL Tahun 2023," kata Ajie menegaskan.***
Sumber: Humas BPTD IV