MENU TUTUP

Lahan Dikuasai Korporasi, Pajaknya Pun Hanya Dibayar Seperempat

Rabu, 08 Februari 2017 | 07:14:23 WIB
Lahan Dikuasai Korporasi, Pajaknya Pun Hanya Dibayar Seperempat

Jakarta, Madaniy.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan saat ini lahan masih dikuasai oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan berdasarkan informasi yang didapatkannya, para pengumpul lahan hanya membayar seperempat dari nilai transaksi pajak yang harus dibayarkan.
 
"Masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan informasi yang saya terima, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas kebijakan pemerataan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/2).

Karena itu, Jokowi meminta agar dilakukan perbaikan melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan. Sehingga tercipta pemerataan ekonomi di masyarakat.

Dalam ratas ini, Jokowi menyampaikan upaya mengatasi ketimpangan antardaerah menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan juga ke desa.

"Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok Tanah Air termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia," ucap dia.

Ia meminta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini dapat menyentuh kelompok masyarakat terbawah. Langkah-langkah terobosan pun perlu dilakukan melalui redistribusi aset, memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan ketrampilan bagi 40 persen kelompok masyarakat terbawah.

Jokowi menyampaikan, masalah ketimpangan lahan menjadi salah satu tantangan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Sebab, lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40 persen kelompok masyarakat lapisan terbawah.

"Untuk itu kita harus berikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan sehingga tercetak skala ekonomi untuk meningkatkan income dan pendapatan mereka," jelas dia.

Sumber: Republika

Berita Terkini +

Batik Jalur Andalan Siap Menambah Ragam Batik Nasional

RAPP Kembali Mendapat Penghargaan Pelaksana CSR Terbaik

Ibu-ibu di Riau Mulai beralih Gunakan Bright Gas

BI Catat 612 Money Changer tanpa Izin

Wow... Trump Investasi Satu Miliar Dolar Amerika di Bali

20 Perusahaan di Riau Masuk Peringkat Merah

Terancam Dikriminalisasi AMB Tolak Kehadiran RRL

Prospek Penerbitan Sukuk di Indonesia Besar

Kembangkan Peta Jalan Pariwisata Nasional, KEIN: Kita Mulai dari Jakarta

AMB Desak Bupati Bengkalis Cabut Izin RRL

TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Ini Pengakuan Firdaus MT Tentang Guru Politiknya

2

Ternyata Masyarakat Riau Rindukan Pemimpin Sekaliber Rusli Zainal

3

Pertama di Indonesia! Kemenhub RI Apresiasi Relawan SALUD Riau

4
PWNU Riau Taja Festival Sholawat Badar

41 Ribu Santri Akan Tampil Didepan Presiden RI

5

UIR Kembali Berduka, Hasbullah Zaini Tutup Usia

6

Komandan Skadron Udara 12 dan 16 Berganti Sekaligus

7

Lanud Rsn Buka Pendaftaran bagi Calon Taruna AAU

8

12 Pesawat F-16 Terlibat Cope West dan Spear Iron di Langit Manado

9

Hati-hati Penipuan! Penggantian Meteran Listrik Gratis Lho!

10
UIR-BTN Syariah Teken MoU

Bank Diminta Beri Kesempatan Mahasiswa UIR Magang