Lindungi Perusahaan Sawit Perambah Hutan, Pemerintah Siapkan Perpres

Senin, 08 Mei 2017 - 15:54:23 WIB
Lindungi Perusahaan Sawit Perambah Hutan, Pemerintah Siapkan Perpres Kebun sawit di Riau, leluasa berkembang di atas lahan gambut, akan dilindungi pemerintah melalui Perpres
Pekanbaru, Madaniy.Com - Konsolidasi NGO Sumatera yang berlangsung Kamis-Jumat (3-4/5/2017) menangkap indikasi pemerintah akan melindungi perusahaan sawit perambah hutan melalui sebuah Perpres.
 
Perpres tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Perpres ISPO) sangat jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan sawit yang telah puluhan tahun beroperasi tang mengatongi perijinan yang lengkap.
 
"Kalau di Riau, perusahaan sawit tersebut ilegal, mereka adalah para perambah hutan, data mereka ada dalam hasil temuan Pansus Monitoring Lahan DPRD provinsi Riau," ungkap Koordinator Koalisi rakyat Riau Fachri Yasin dalam sebuah kesempatan pada Madaniy.
 
Senada dengan ungkapan tokoh Riau tersebut, dalam diskusi Konsolidasi NGO Sumatera pun terungkap, bahwa meningkatnya jumlah perusahaan yang menerima sertifikat ISPO ternyata tidak diikuti dengan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit/
 
"Ditandai dengan masih banyaknya persoalan seperti, legalitas yang menyangkut izin Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Usaha Perkebunan (IUP) di dalam kawasan hutan dalam kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), termasuk terbitnya izin melalui praktek-praktek non-prosedural," ungkap Abu dari Kaum Telapak.
 
Draft Prepres yang diduga disipakan pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan sawit ilegal dari jeratan hukum
 
Disamping itu, jaringan NGO dan Asosiasi petani Sawit di Sumatera juga menyoroti Izin limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), penanaman di sempadan sungai, penerapan kebijakan perlindungan eksosistem lahan gambut dan perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi (HCV), dan wilayah bernilai stok karbon tinggi (HCS).
 
"Setumpuk persoalan ini akan dimudahkan pemerintah dengan terbitnya Perpres ini kelak. Dan, jelas ini sebuah pembangkangan terhadap janji Presiden Joko Widodo kepada bangsa Indonesia,' ungkap Yuslim dari Asosiiasi Petani Sawit Kuantan Singingi.
 
 
Saat ini tingginya penerbitan sertifikasi ISPO tidak diikuti perbaikan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan semakin menegaskan rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas sistem ISPO.
 
Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran menyebabkan rendahnya keberterimaan pasar atas ISPO. 
 
Padahal momentum untuk melakukan pembenahan industri kelapa sawit  berkelanjutan di Indonesia cukup terbuka, terutama setelah pada 14 April 2016 Presiden mengutarakan komitmen untuk melakukan
moratorium sawit.
 
Yuki Chandra

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura Kian Erat di Pekanbaru

Selasa, 13 Maret 2018 - 13:50:38 WIB

Mewakili TNI AU, Kadisops Lanud Rsn Selaku Direktur Latihan, Letkol Pnb Jajang Setiawan meyakini bahwa dari latihan yang telah dilaksanakan ini, banyak sekali pengetahuan serta pengalaman yang didapat

Ingin Selfie Depan Pesawat Tempur? Kunjungi Pameran Alutsista di Lanud Rsn!

Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:01:33 WIB

"Pameran Alutsista ini kami adakan terbuka kepada seluruh warga masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru, gratis selama tiga hari," kata Kolonel Pnb Rizaldy Efranza selaku Ketua Panitia Pelaksana HUT TNI

Soal Hutan Riau MenLHK Terus Analisa Kebijakan Menteri Lama

Kamis, 30 Maret 2017 - 14:04:54 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (MenLHK) Siti Nurbaya terus mempelajari latar kebijakan pejabat menteri kehutanan sebelumnya, terkait polemik SK Menhut untuk kawasan hutan di Riau.

Konsisten Berantas ODOL, Kasi LLAJ BPTD IV Terima Penghargaan

Kamis, 22 Oktober 2020 - 07:47:56 WIB

Hari rabu, (21/10/2020) menjadi hari isitimewa bagi jajaran Balai Pengelola transportasi darat Wilayah IV Provinsi Riau - Provinsi Kepulauan Riau(BPTD IV Riau-Kepri).

Gempa Berkekuatan 4,9 SR Guncang Malang Hingga Bali

Rabu, 08 Februari 2017 - 07:08:37 WIB

Gempa bumi berkekuatan 4,9 Skala Richter (SR) mengguncang beberapa wilayah Jawa Timur bagian selatan. Situs resmi BMKG, Rabu (8/2), menyebutkan gempa terjadi pada Rabu pukul 00.21.49 WIB.

2017, Presiden Targetkan Restorasi 400 Ribu Hektare Lahan Gambut

Rabu, 26 April 2017 - 19:38:46 WIB

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melindungi dan merestorasi lahan gambut. Setahun yang lalu, Presiden telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang akan mengawal