Keputusan Mendagri Soal Ahok Dinilai tidak Obyektif

Ahad, 12 Februari 2017 - 20:35:32 WIB
Keputusan Mendagri Soal Ahok Dinilai tidak Obyektif Massa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi saat sidang kasus penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berlangsung di Auditorium Kementan, Jakarta, Selasa (7/2).

jakarta, Madaniy.Com - Pemuda Muhammadiyah menilai wajah hukum tidak begitu berdaulat ketika berada di depan rentetan peristiwa yang berkaitan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Faisal mengatakan hal tersebut terbukti mulai dari penetapan Ahok menjadi tersangka.

"Begitu rumitnya seperti kita sedang berhadapan pada situasi kasus yang maha sulit padahal cukup simpel jika melihat unsur pasal penistaan agama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (12/2).

Kemudian, kata dia, saat di persidangan pihak terdakwa mengatakan memiliki bukti percakapan yang berujung pada spekulasi publik menuding adanya indikasi melakukan penyadapan tanpa hak. Hal ini jelas melanggar undang-undang. Bahkan, menurut Faisal, penegak hukum tak berupaya sedikitpun menindaklanjuti pernyataan pihak terdakwa apalagi ini bukan delik aduan.

"Bahkan, belakangan langkah Mendagri yang tidak memberhentikan sementara terdakwa membuat daftar panjang jika hukum betul betul tidak berdaulat," ujarnya.

Padahal, kata Faisal, jelas dan tegas perintah UU perihal pemberhentian sementara berdasar pasal 83 (1) membuat Presiden dan Mendagri jika tidak melaksanakan perintah itu akan berpotensi langgar UU Pemda Tahun 2014.

Dia mengatakan pasal 83 (1) tidak sedikitpun membuka ruang perdebatan tafsir bahkan pasal tersebut harus dimaknai demi kebaikan para pihak. Baik itu pihak terdakwa agar lebih fokus jalani proses hukumnya serta pihak pemerintah DKI tidak menjadi terhambat dalam pengambilan kebijakan karena terhalang faktor status hukum Gubernurnya.

Faisal melihat dalih Mendagri memaknai Pasal 83 (1) menunggu sampai tuntutan resmi jaksa penuntut di persidangan. "Kalau tuntutannya lima tahun, ya diberhentikan sementara. Kalau tuntutannya di bawah lima tahun, ya tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap," ujarnya.

Alasan yang dilontarkan Mendagri dinilai tidak sama sekali memperhatikan prinsip obyektivitas dan prinsip tidak berpihak dalam menegakkan hukum dan UU.  Menurut Faisal jelas subyektif Mendagri jika dalam memaknai Pasal 83 (1) harus menunggu tuntutan jaksa. Padahal obyektifitas yang dianut pada Pasal 83 (1) berhenti pada dakwaan awal yang diancam pada Pasal 156a KUHP yaitu lima tahun. "Mutlak alasan Mendagri tadi tidak sama sekali mewakili prinsip obyektifitas," kata dia.

Kemudian, ujar Faisal, sebagai Mendagri tentu dalam mengambil keputusan yang dilihat adalah tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bukan malah cenderung memihak.

"Keuntungan memberhentikan terdakwa sementara, maka pemerintahan DKI tidak akan terbebani dengan status hukum si terdakwa, sudah tentu akan menjauhi risiko. Kok ini justru mendekati risiko bahkan cenderung memihak," ujarnya.

Faisal menyebut apabila pemerintah masih bangga menggunakan istilah reformasi dalam berhukum, sudah tentu kedaulatan terhadap hukum mutlak harus diberikan. "Janganlah kuasa politik menjadi pemasung dan di ujung sana hukum menjadi tidak berdaulat," ujarnya.

Sumber: Republika


TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

Usai IMT-GT Gubri Langsung Ikuti Rakornas Karlahut

Kamis, 12 September 2019 - 20:25:12 WIB

Dijadwalkan besok (Jumat 13/9), Gubri mengikuti Rakornas tingkat Menteri membahas Karlahut.

Pertaruhan Kredibilitas Polri dan KPK di Riau

Selasa, 21 Maret 2017 - 19:30:40 WIB

Kredibilitas Polri dan KPK RI saat ini dipertaruhkan di depan mata masyarakat Riau, terkait dugaan tindak pidana korupsi kehutanan yang datanya telah dilaporkan Pansus Monitoring Lahan DPRD Provinsi R

Kabar Gembira, Kapal Ro-ro Alai Insit - Pecah Buyung Mulai Dibangun

Selasa, 13 Oktober 2020 - 21:44:52 WIB

Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau bahwa pada tahun 2021 mendatang warga bakal dapat menikmati layanan kapal penyeberang Ro-ro dari Alai Insit menuju Pecah Buyung.

Hasyim Muzadi dalam Kenangan Mahfud MD

Jumat, 17 Maret 2017 - 07:31:20 WIB

Rabu, 15 Maret 2017, pukul 08.30, dua hari yang lalu itu, saya di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, menunggu penerbangan ke Jakarta. Teman seperjalanan saya, Imam Marsudi dan Mabrur MS, memberi ta

Massa Tuntut Pemilu 2019 Diulang

Lanud Rsn Turunkan PHH Hentikan Demo Anarkhis di Bandara

Jumat, 23 November 2018 - 10:14:36 WIB

Upaya sekelompok masyarakat melumpuhkan aktifitas di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, berhasil dihentikan jajaran Lanud Roesmin Nurjadin.

Kasau: Tindak Tegas Anggota yang Berbuat Onar

Ahad, 12 Februari 2017 - 20:04:56 WIB

Pasca perusakan Pos TNI AU Atang Sanjaya Ujunggenteng, Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menginstruksikan agar prajuritnya yang berbuat onar aga