Pendayagunaan Dana Haji Harus Dibenahi
Pendayagunaan dana haji dengan ditempatkan di SBSN, SUN, dan deposito oleh Kementerian Agama masih jadi pro kontra. Kontroversi dana haji mengindikasikan ada yang harus dibenahi oleh Badan Pengelolaan
Gendry CH Bangun
Ambon, Madaniy.Com - Sekretaris Jenderal PWI Pusat Hendry Ch Bangun menjelaskan perihal verifikasi media massa yang menjadi banyak perbincangan saat ini. Hendry yang juga anggota Dewan Pers menjelaskan, verifikasi media massa adalah hasil tindak lanjut dari piagam Palembang tahun 2010. Saat itu, ada 17 kelompok media yang berjanji akan mengikatkan diri dengan 4 peraturan Dewan Pers.
“Keempat peraturan itu adalah tentang perusahaan pers, kode etik, perlindungan hukum dan sertifikasi kompetensi,” papar Hendry usai mendampangi Wagub Maluku membuka Pameran HPN dan Maluku Expo 2017 di Lapangan Merdeka, Ambon, Senin, (6/2).
Karena keterbatasan waktu, saat ini, kata dia, baru 77 media yang sudah lolos verifikasi. 77 media ini akan menandakan kick off verifikasi media massa di panggung HPN 2017.
"Ini baru babak pertama. Awal Maret kita bergerak lagi, Dewan Pers lanjut untuk memverifikasi. Ada ribuan media massa yang semuanya harus terverifikasi. Targetnya 2018 selesai semua," tegas Hendry.
Hendry membeberkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers agar lolos verifikasi Dewan Pers salah satunya adalah dapat menggaji wartawan dengan upah minimal Provinsi. Syarat itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan wartawan.
“Kalau perusahaan pers tidak memenuhi salah satu syarat itu, maka tidak akan lolos verifikasi,” ujarnya.
Ia pun menyesalkan ada pihak yang menambahkan poin dari surat yang disebarkan oleh dewan pers prihal media yang sudah terverifikasi, yang menyebutkan bahwa pemerintah dilarang menerima media yang belum terverifikasi.
"Enggak begitu. Itu hoax. Narasumber itu tahu media yang bener dan enggak. Semua pasti diverifikasi. Tentunya bertahaplah. Tunggu aja. Semuanya pasti kami selesaikan secepat-cepatnya," kata Hendry.
Sumber: HPN
Pendayagunaan dana haji dengan ditempatkan di SBSN, SUN, dan deposito oleh Kementerian Agama masih jadi pro kontra. Kontroversi dana haji mengindikasikan ada yang harus dibenahi oleh Badan Pengelolaan
Dipimpin langsung oleh Danskadron Udara 12 Letkol Pnb Dedy Suprianto, lima pesawat Hawk 100/200 Skadron Udara 12 Wing 6 Lanud Rsn kembali ke “sarang’ nya, Kamis (2/3).
Ratusan ribu hektare perkebunan sawit ilegal yang berada di wilayah Riau, telah dilegalkan Menteri Kehutanan Ri melalui SK Nomor 673 dan 878 Tahun 2014.
Ada peristiwa menarik ketika The Jupiter Indonesian Air Force yang menjadi bagian penting pada perhelatan akbar Air Show LIMA 2017 di Langkawi Malaysia sedang berlangsung.
.jpg)
Lanud Roesmin Nurjadin melaksanakan tes urine bagi anggota Lanud, hal ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dan pencegahan terhadap peredaran Narkoba, Senin (15/10).
Usai persidangan kedelapan, kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Selasa (1/2) kemarin, berbuntut panjang.
