Menteri Nadiem Apresiasi Kebijakan Gubri Terhadap Pendidikan Vokasi di Riau

Rabu, 23 Februari 2022 - 08:57:49 WIB
Menteri Nadiem Apresiasi Kebijakan Gubri Terhadap Pendidikan Vokasi di Riau Mendikbudristek - Nadiem Anwar Makarim
Madaniy.Com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi Nadiem Makarim, mengapresiasi kebijakan Gubernur Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Riau tentang Pendidikan Vokasi.
 
"Saya mengapresiasi upaya Gubernur Riau merancang Peraturan Gubernur tentang Vokasi yang diluncurkn hari ini. Besar harapan saya, kebijakan ini akan berdampak besar pada mutu pendidikan vokasi di Provinsi Riau," kata Nadiem, Selasa (22/02/2022).
 
Sambutan ini disampaikan Mendikbudristek secara virtual, pada pelucuran Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja.
 
"Kita sangat menyadari saat ini masih ada gap antara hal-hal diajarkan di sekolah dengan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja," kata Nadiem.
 
Kondisi itulah yang diakui Nadiem, mendorong Mendikbud Ristek melakukan terobosan transformatif untuk pendidikan vokasi, yaitu SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi.
 
"Kedua program ini menekankan link and match antara satuan pendidikan dan industri, mendorong pnyelerasan proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha," katanya.
 
Nadiem mengungkapkan, kunci dari peningkatan mutu pendidikan vokasi adalah gotong royong antara satuan pendidikan dengan industri.
 
Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.
 
Perkembangan zaman disertai dengan kemajuan teknologi yang cepat menuntut dunia pendidikan untuk melakukan transformasi agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan. 
 
Saat ini, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara hard skill, tetapi juga memiliki kemampuan soft skill sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi yang kian dinamis dan kompetitif.
 
Pendidikan vokasi memiliki peran strategis untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh DUDI. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pendidikan vokasi yang selaras atau link and match dengan kebutuhan DUDI.
 
 
Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, Provinsi Riau memiliki banyak industri-industri besar yang sangat potensial di sektor ekonomi nasional. 
 
Oleh sebab itu, adanya Peraturan Gubernur (Pergub) ini menjadi sebuah instrument bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja.
 
“Dengan adanya Pergub yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan DUDI, diharapkan setiap satuan pendidikan vokasi dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang berbasis kemitraan dengan industri, dari mulai proses penyusunan kurikulum hingga penyerapan lulusan,” ujar Syamsuar secara virtual.
 
Syamsuar menjelaskan, Pergub terkait penguatan pendidikan vokasi ini sudah sejalan dengan upaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam mentransformasi pendidikan vokasi sehingga mampu mengurangi kesenjangan pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. 
 
Dalam hal ini, Provinsi Riau ditunjuk menjadi salah satu akselerator daerah Program Menara Vokasi Kemendikbudristek yang diampu oleh Politeknik Negeri Bengkalis.
 
“Kami mengapresasi pembentukan akselerator daerah melalui Program Menara Vokasi yang digagas Kemendikbudristek. Program ini merupakan titik balik bersinerginya seluruh pemangku kepentingan  mulai dari satuan pendidikan vokasi, Pemerintah Daerah, industri, hingga media massa untuk bersama-sama mewujudkan link and match yang nantinya memberi dampak keekonomian,” tuturnya.
 
Ruang lingkup Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tidak terlepas dari agenda link and match Kemendikbudristek yang tertuang dalam 8+i. Adapun komponen ruang lingkup yang diatur dalam Pergub mencakup: a) penyelarasan kurikulum; b) pembelajaran berbasis proyek; c) pendidik atau instruktur dari Industri, dunia usaha dan dunia kerja; d) magang guru dan instruktur di industri, dunia usaha dan dunia kerja; e) pemagangan/praktek kerja lapangan bagi siswa, peserta didik dan peserta pelatihan; f) sertifikasi; g) pelatihan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan vokasi; h) penyerapan lulusan; dan i) beasiswa dan bantuan sarana prasarana lainnya.01

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

HUT TNI Ke-74, Danlanud Rsn Berikan Santunan Dan Jalin Tali Kasih

Senin, 07 Oktober 2019 - 10:02:06 WIB

Danlanud RSN Marsma TNI Ronny mengatakan, bahwa keluarga almarhum adalah keluarga besar TNI AU juga, silaturrahmi akan tetap kita jaga, kunjungan ini bertujuan sebagai tali asih dan kita ikut merasaka

Sertifikasi Ulama adalah Aspirasi, Pemerintah Hanya Memfasilitasi

Jumat, 03 Februari 2017 - 08:37:44 WIB

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengungkapkan adanya aspirasi dari publik untuk melakukan sertifikasi terhadap ulama. Namun Menag juga ingin ormas-ormas Islam duduk bersama membicarakan hal ini

Ketua Yasarini Cabang Lanud Rsn Apresiasi Atensi Tunas SALUD Riau

Jumat, 29 Maret 2019 - 16:49:38 WIB

Kehadiran 2.000 Tunas SALUD Riau meramaikan kegiatan Angkasa Expo yang ditaja Yasarini Cabang Lanud Roesmin Nurjadin menjadi atensi khusus Ny Irenne Ronny Moningka.

Ibu Iriana Jokowi Kagumi Kerajinan Khas Pelalawan

Rabu, 29 Maret 2017 - 19:41:58 WIB

Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, beserta rombongan didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Riau, Sisilita Arsyadjuliandi Rahman, melihat langsung hasil kerajinan khas Kabupaten Pelalawan, pada saat kunju

Pelarangan Mudik di Pelabuhan Penyeberangan, BPTD IV Giatkan Posko di Tiga Pelabuhan

Senin, 03 Mei 2021 - 19:26:57 WIB

Hal ini diungkapkan Kepala Seksi TSDP KP BPTD IV Riau-Kepri Riskan kepada awak media, Senin (03/05/2021) terkait dengan penekanan pelarangan mudik bagi kendaraan angkutan penumpang.

AJI Sesalkan Regulasi Ancam Kerja Jurnalis

Sabtu, 21 Januari 2017 - 08:37:21 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebut 2016 sebagai tahun yang berbahaya bagi jurnalis di Indonesia. Selain masih banyaknya kasus kekerasan terhadap awak media, terdapat pula regulasi yang justru